Sepak Bola di Bawah KONI, Anggaran Menpora Berapa?

ANGGOTA Komite Eksekutif PSSI Djamal Aziz mengatakan jika sepak bola profesional dan timnas Indonesia diambil alih KOI dan KONI seperti diamanatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, kemungkinan besar kompetisi akan kembali menggunakan dana APBN.

"Jika pemerintah mengambil alih sepak bola, berarti mereka harus punya anggaran dan akan menggunakan APBN. APBN itu tidak mudah untuk diajukan, tidak bisa ujuk-ujuk minta dan dikabulkan. Saya tahu anggaran Menpora berapa, karena saya juga mantan Komisi X DPR," urai Djamal.

Sementara itu, PSSI sendiri memang sudah tidak menggunakan APBN untuk membiayai timnas dan kompetisi. Karena untuk menjadi profesional, klub juga dilarang menggunakan uang daerah atau negara. Hal itu juga yang membuat banyak klub kerap kesulitan untuk membiayai operasional mereka mengarungi kompetisi.

Menpora pun sebelumnya menuntut profesionalitas klub dengan melakukan verifikasi kepada peserta Indonesia Super League 2015. Para klub dituntut harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan Menpora lewat Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) seperti aspek finansial, kontrak pemain, legalitas, hingga pembinaan usia muda.

"Jika Indonesia sampai di-ban oleh FIFA, maka Indonesia akan dikucilkan dari pentas internasional. Bayangkan timnas yang akan mengikuti SEA Games 2015. Lalu bagaimana nasib Persipura dan Persib yang tampil di Piala AFC," jelasnya.

FIFA itu kata dia, melarang sepak bola diintervensi pemerintah, karena kebijakan pemerintah bisa berubah-ubah dan FIFA akan kerepotan jika setiap federasi di tiap negara mengadu karena terus mengikuti aturan dasar yang berubah-ubah.

"Sepak bola itu pelipur dan penghapus lara rakyat. Banyak yang membuat sepak bola sebagai hiburan dan juga menggantungkan nasib pada sepak bola. Kalau sampai di-ban oleh FIFA, maka akan banyak yang kena dampaknya," pungkasnya. (*/ddy)