DPR: Putusan Menpora Soal PSSI Ngawur

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pembekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk persepakbolaan Indonesia dinilai ngawur alias tidak tepat.

Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, AR Sutan Adil Hendra, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PSSI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4/2015) malam.

Menurutnya, tidak ada alasan yang signifikan atas keputusan Menpora yang membekukan PSSI. Menpora justru mengabaikan kesepakatan dengan DPR.

“Kami di Komisi X DPR menilai ini ngawur dan Kemenpora benar-benar tidak menghargai kesepakatan bersama dengan DPR,” kata Sutan.

Padahal, kata Sutan, dalam UU MD3 sudah dijelaskan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan di DPR dalam hal ini Komisi X maka lembaga manapun di Indonesia harus mematuhi.

Keputusan yang disepakati antara DPR, PSSI, BOPI dan Kemenpora yakni memberi kesempatan kepada klub yang belum menyelesaikan administrasi diberi kesempatan hingga putaran pertama.

“Ini kan sudah ditandatangani oleh semua pihak. Ada apa ini? Saya pikir ini sudah ada kepentingan tertentu untuk mengintervensi kepada dunia sepakbola tanah air,” tegasnya.

“Kami menyarankan BOPI dipanggil secepatnya, jangan sampai ada politik tertentu dalam persoalan ini. Dampak keputusan Menpora akan besar termasuk sanksi dari FIFA,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PSSI yang baru La Nyalla Mataliti dan wakil Ketua Umum PSSI Hintja Pandjaitan turut hadir dalam rapat tersebut.

Selain itu, dalam RDP dengan PSSI, Komisi X DPR mengeluarkan tiga catatan menyikapi surat keputusan pembekuan PSSI oleh Kemenpora. Yakni Komisi X DPR mengapresiasi penjelasan PSSI termasuk mengapresiasi keberhasilan PSSI dalam menggelar KLB di Surabaya kemarin.

Catatan lainnya yaitu, Komisi X DPR menyesalkan keputusan Kemenpora yang mengeluarkan surat bernomor 01307 tahun 2015 yang memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Catatan Terakhir Komisi X DPR yakni akan memanggil Kemenpora secepatnya dan akan melaporkan persoalan ini ke pimpinan DPR.[jat]