Jokowi Lembek dalam Penegakan Hukum

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diharapkan dalam hal ketegasan hukum. Hal itu terlihat cara menyelesaikan konflik KPK-Polri beberapa saat yang lalu.



"Sulit untuk mengharapkan Presiden (Joko Widodo) untuk melakukan perubahan yang fundamental terkait hukum dan politik yang terjadi," kata Siti dalam diskusi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).



Menurutnya, jiwa kepemimpinan Jokowi belum terbangun. Keputusan yang diambil oleh Jokowi selalu membuat kebingungan pada masyarakat.



"Ketegasan, kejelasan, dan konsistensi presiden sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan agar presiden tidak terombang ambing sendiri dan rakyat bingung," ujar Siti.



Selain itu, Presiden Jokowi dinilai tersandera oleh kekuatan yang ada. Namun, ia tak merinci kekuatan yang dimaksuk. "Karena tidak cukup piawai mengatur kekuatan politik pendukungnya. Relasi antara jokowi PDI-P, relawan itu tampak kurang harmonis," kata Siti.



Parahnya lagi, ada beberapa menteri yang tidak mendukung kebijakan yang diambil oleh presidennya. Salah satunya ialah soal kenaikan harga beras beberapa waktu lalu. Dimana menteri terkait tidak melaporkan update harga beras pada presiden.



"Sementara itu kebijakan dan pemerintah juga. Kondisi parpol. Menteri yang gak membantu presiden. itu membentuk suatu (ketidak jelasan pemerintah)," katanya.[jat]